nusantaraonline.org, Situs Pluralisme Pertama di Indonesia

Baru-baru ini, sebuah situs online yang bertajuk www.nusantaraonline.org, diperkenalkan kepada masyarakat umum. Peluncuran situs diadakan? pada hari kamis, 25 Februari 2010 bertempat di hotel Niko. Situs tersebut didirikan oleh Solidaritas fo Peace In Diversity, yang? berisi tentang database pluralisme, termasuk undang-undang, peraturan daerah & keberagaman budaya di Indonesia.


Pada sambutannya saat peluncuran NusantaraOnline.Org, ketua Solidaritas For Peace In Diversity Yenny Rosa Damayanti menjelaskan bahwa situs ini tercipta karena sulitnya mendapatkan data mengenai peraturan maupun analisa yang berkaitan dengan pluralisme di Indonesia. "Karena itu kami membuat situs yang dapat menyediakan data-data tersebut. Misalnya, peraturan daerah dari Solok yang mewajibkan penggunaan busana muslim bagi wanita, dapat ditemukan dalam situs ini", tambah Yenny.

Di situs www.nusantaraonline.org, layanan yang tersedia tidak hanya memberikan data-data lengkap seputar peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga membahas tentang analisis terhadap masing-masing peraturan daerah juga isu yang sedang menjadi perdebatan. Yenny menambahkan bahwa analisa yang dibuat senantiasa mengacu pada beberapa pisau analisis, seperti UUD 1945, Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.


Solidaritas For Peace in Diversity merupakan organisasi yang menekankan kampanye perbedaan dalam perdamaian. "Solidaritas ingin mempromosikan keberagaman dan juga memperjuangkan kebhinnekaan", ujar Yenny.? Nusantaraonline, kata Yeni Rosa, diharapkan dapat melayani akses publik untuk mempertahankan Indonesia agar tetap menganut asas Bhineka Tunggal Ika.“Kami berharap website ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan data tentang pluralisme di Indonesia, dan bisa diakses dengan mudah,” lanjut Yeni Rosa.

(Desi N/ICTF)

sumber :http://ictfiles.com/detail/Corporate_Event/2010/02/28/nusantaraonlineorg_situs_pluralisme_pertama_di_indonesia